Selasa, 03 November 2009

Tantangan dan Harapan Bagi Menteri Baru ESDM


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis 22 Oktober 2009, di Istana Negara Jakarta melantik 34 menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan tiga pejabat setingkat menteri. Dengan demikian resmilah para menteri yang dilantik untuk mulai menjalankan tugasnya.

Darwin Zahedy Saleh dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Ada beberapa catatan kecil yang akan saya sampaikan sehubungan dengan adanya nakhoda baru di Kementerian ESDM ini – sebuah departemen yang dianggap sangat vital dan strategis dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Pertama-tama saya tidak begitu mempersoalkan latar belakang Darwin Saleh sebagai ekonom dan politisi. Menurut saya, apapun latar belakang orang sepanjang dia mampu mengemban amanah dengan baik dan benar, berarti dia mampu. Bukankah sejarah membuktikan sudah beberapa kali Kementerian ESDM, yang dulu namanya Kementerian Pertambangan dan Energi, dipimpin oleh orang-orang yang berlatar belakang non teknis. Salah satunya adalah Subroto. Beliau adalah ekonom yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di era Orde Baru. Pak Broto, demikian beliau biasa dipanggil, ketika itu populer tidak hanya di kalangan negara-negara OPEC tetapi juga di seluruh dunia. Maka waktulah nantinya yang akan menunjukkan apakah seseorang mampu menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya.

Beberapa kondisi saat ini di sektor energi yang bisa menjadi highlights bagi Menteri ESDM baru dalam memulai tugasnya adalah:
  • Ketergantungan yang masih sangat tinggi terhadap energi primer berbasiskan fosil, terutama minyak bumi. Dari salah satu bahan presentasi yang bersumberkan dari Kementerian ESDM beberapa bulan lalu saya peroleh informasi bahwa bauran energi (energy mix) dari konsumsi energi primer Indonesia secara nasional di tahun 2008 terdiri dari 48.4% minyak bumi, 28.6% gas alam, 18.8% batubara, dan sisanya – hanya 4.2% – adalah energi terbarukan (panas bumi, hidro, energi surya, energi bayu, dan biomassa). Saat ini yang cukup berhasil melepaskan diri dari ketergantungan terhadap minyak bumi adalah sektor listrik. Sedangkan sektor transportasi dan rumah tangga boleh dikatakan nyaris seratus persen masih tergantung pada energi berbasis minyak bumi. Bahkan LPG yang sehari-hari dipakai memasak di dapur-dapur rumah tangga merupakan produk sekunder dari proes pengilangan minyak bumi, bukan dari pemipaan gas alam.


  • Sejak tahun 2004 Indonesia sudah menjadi negara net importer minyak bumi sebagai akibat dari konsumsi minyak bumi yang naik terus sementara produksinya terus menunjukkan penurunan dari level 1.52 juta bpd pada tahun 1998 menjadi 970 ribu bpd pada tahun 2008. Sementara konsumsi minyak pada tahun 2008, meskipun saya tidak memperoleh angka pasti, diperkirakan berada di level 1.25 juta bpd (atau 1.22 juta bpd jika menurut data dari BP Statistical Review of World Energy 2009).



  • Program diversifikasi energi dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan beralih ke pemanfaatan energi baru dan terbarukan (new and renewable energy) menurut banyak kalangan, baik praktisi bisnis maupun pengamat, masih jalan di tempat. Padahal Indonesia dianugerahi berbagai potensi sumber energi terbarukan. Makanya di beberapa media massa, baik cetak maupun elektronik, karena ‘greget,’ ada pihak yang mengatakan bahwa kita perlu mempunyai “Menteri Energi Terbarukan”. Selama ini mayoritas sumber daya manajemen energi hanya tercurah untuk mengurusi energi fosil (migas dan batubara) saja.


  • Sampai Semester II tahun 2009 pasokan listrik belum normal. Artinya tenaga listrik yang dihasilkan dari kapasitas pembangkit listrik (power plant) yang sudah terpasang sekarang belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara nasional. Proyek 10 ribu MW Tahap I banyak yang terlambat penyelesaiannya. Di beberapa daerah, seperti di Sumatera Bagian Selatan misalnya, masih sering terjadi pemadaman bergilir. Sebetulnya pemadaman tidak hanya terjadi di daerah-daerah, tetapi juga di kota-kota besar termasuk Jakarta. Tahun lalu Rasio Elektrifikasi Nasional baru mencapai sekitar 65%. Artinya rata-rata di seluruh Indonesia baru 65 dari 100 rumah yang dialiri listrik.


  • Program hemat energi melalui konservasi sumber energi dan efisiensi pemakaian energi juga baru hanya sebatas jargon-jargon. Pola hidup inefisien selama ini ikut memicu terjadinya pemborosan energi. Para pimpunan justru tidak memberikan contoh nyata tentang penghematan energi. Kita lihat di jalan-jalan raya para pejabat tinggi, baik pusat maupun daerah, banyak yang menggunakan kendaraan dinas ber-cc besar yang boros BBM.


  • Hingga saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada sumber daya asing dalam membangun sektor energinya; baik sumber daya finansial, teknologi, maupun SDM. Meskipun industrialisasi energi seperti migas dan batubara sudah lama dimulai sejak jaman kolonial Belanda, tetapi Indonesia belum juga mampu mandiri dalam mengelola sumber-sumber energinya. Di sektor migas, hanya sekitar 30% dari produksi migas Indonesia yang diproduksi langsung oleh perusahaan-perusahaan migas nasional, sisanya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia dalam bentuk kontrak kerjasama.
Kondisi-kondisi di atas ditambah dengan fakta bahwa (1) cadangan minyak bumi yang semakin menipis karena rendahnya reserve replacement ratio, (2) dari sisi pendapatan per kapita Indonesia bukan termasuk negara kaya, (3) daya beli masyarakat masih rendah – sekitar 76 juta jiwa masih berada di bawah garis kemiskinan, dan (4) energi yang dijual ke masyarakat (misalnya BBM, LPG, dan listrik) masih dijual dengan harga subsidi, maka sudah cukup menunjukkan bahwa model supply-demand energi di Indonesia sangat unsustainable – sangat rentan gejolak baik dari segi sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan. Ketika pasokan energi tidak mencukupi, atau ketika harga energi dinaikkan sampai melebihi kemampuan daya beli masyarakat, maka akan timbul fenomena krisis energi.

Tantangan jangka pendek dan menengah bagi Menteri ESDM yang baru menurut saya adalah:
  • Menjamin ketercukupan pasokan energi setiap saat sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan energi. Peluang terbuka lebar karena Indonesia dianugerahi beragam sumber energi. Khusus untuk sektor listrik, dalam jangka pendek bisa dilakukan dengan mempercepat penyelesaian menyeluruh terhadap Proyek 10 ribu MW Tahap I dan mempercepat pemulaian Proyek 10 ribu MW Tahap II. Visi PLN yang disebut dengan “75/100”, yaitu mewujudkan Rasio Elektrifikasi Nasional mencapai 100% ketika Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75, patut didukung.


  • Mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis minyak bumi dengan cara diversifikasi energi, yaitu memanfaatkan sumber-sumber energi lain, baik energi baru maupun terbarukan. Jika ada alternatif energi lain yang lebih murah dari BBM, maka masyarakat bisa beralih ke energi alternatif tersebut dengan membayar harga yang tetap terjangkau tanpa perlu subsidi. Karena separuh dari produk BBM di Indonesia dipakai oleh sektor transportasi, maka peluang terbuka dengan cara menjalin kordinasi intensif dengan instansi lain yang berwenang menangani industri otomotif dan manajemen transportasi agar mesin kendaraan dapat menggunakan bahan bakar selain BBM (BBG, biofuel, listrik, dll); sekaligus mencari upaya agar orang-orang yang semula menggunakan kendaraan pribadi dapat beralih ke sarana transportasi umum massal yang cepat, aman, sehat, dan murah. Saat ini kendaraan berbahan bakar non-BBM (seperti mesin hybrid dan mesin listrik) harganya jauh lebih mahal dari kendaraan bermesin konvensional yang menggunakan BBM. Kebijakan seperti ini justru tidak memacu sektor transportasi untuk segera beralih ke bahan bakar non-BBM. Semestinya kendaraan bermesin non-konvensional yang mendapatkan insentif dari Pemerintah agar harganya lebih terjangkau.



  • Penghematan energi (energy saving); baik konservasi sumber energi maupun efisiensi pemakaian energi. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), eksplorasi dan eksploitasi energi harus dijalankan secara arif agar tidak merusak lingkungan dan masih tersisa untuk generasi-generasi mendatang.


  • Karena Indonesia masih sangat tergantung pada sumber daya asing dalam mengelola energinya, maka iklim investasi harus dibuat kondusif, adil bagi seluruh stakeholders, dan berazaskan prinsip kesetaraan (kemitraan). Ini adalah isu non teknis yang juga harus jadi salah satu fokus perhatian Menteri baru. Mengapa demikian? Karena banyak peraturan saling tumpang-tindih (over lap) sehingga membingungkan investor. Selain itu, masih banyak para rent seekers yang bergentayangan yang mampu memaksakan kehendak dan kepentingan ekonominya sehingga memicu praktek-praktek KKN. KKN sangat merongrong kedaulatan negara karena menyebabkan Indonesia diombang-ambingkan kepentingan asing.


  • Peningkatan penguasaaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) agar kelak Indonesia memiliki kemampuan dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber energinya. Pemanfaatan energi terbarukan, meskipun bukan merupakan hal baru bagi negara-negara maju, namun merupakan hal yang cukup baru dalam skala global. Oleh karena itu terbuka peluang lebar bagi Bangsa Indonesia untuk bisa menguasai seluk-beluk teknologi eksplorasi dan eksploitasi energi terbarukan dengan cara ikut belajar dari awal.
Tentunya tantangan strategis jangka panjang sekaligus harapan bagi Menteri ESDM yang baru adalah bagaimana caranya mewujudkan kemandirian dan ketahanan nasional di sektor energi. Kemandirian disini artinya Indonesia memiliki kemampuan dan kedaulatan penuh untuk mengelola supply-demand energinya – meskipun dalam beberapa hal tetap memerlukan kemitraan dengan pihak asing. Ketahanan (sustainability) di sektor energi melalui pendekatan “4A”:
  • Availability: kemampuan untuk memberikan jaminan pasokan energi setiap saat (security of energy supply).


  • Accessibillity: kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap energi; baik akses terhadap sumber daya energi maupun akses terhadap energi final yang siap pakai.


  • Affordability: kemampuan untuk mendapatkan akses yang adil terhadap energi, termasuk harga energi yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.


  • Acceptability: energi yang dapat diterima dan dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan peruntukannya – fit for purpose and condition.
Saya ucapkan selamat bekerja untuk Pak Darwin Saleh. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, cepat, dan benar. Banyak pengamat mengatakan kondisi supply-demand energi kita sudah berada di level siaga (stage alert). Harus bergerak cepat untuk melakukan remedial action. Bila perlu melakukan apa yang disebut Green Peace dengan energy revolution.

0 komentar:

Posting Komentar